Penggunaan Surat Peringatan untuk Pembinaan Pekerja

disciplinary_pictures
Beberapa waktu yang lalu ada seorang kawan yang bertanya tentang pemberian Surat Peringatan di tempat kerjanya yang dirasa telah diberikan secara sewenang-wenang. Kawan saya ini selaku pekerja merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki kesalahannya (bila memang ada) dan menganggap pemberian surat peringatan tersebut semata-mata karena mencari-cari kesalahan.
Surat peringatan itu sendiri merupakan salah satu mekanisme yang ada di tempat kerja dalam menegakkan kedisplinan pekerja dan diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan sangat sering juga mekanismenya di atur di Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB) di masing-masing perusahaan.
Surat Peringatan itu sendiri bukan sejatinya bukan merupakan alat untuk ‘memecat’ pekerja, tetapi merupakan alat untuk pembinaan ketika cara lain seperti counselling, peringatan lisan, teguran tertulis, dsb, tidak diindahkan oleh pekerja. Sehingga mau tidak mau perlu diberikan surat peringatan sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai shock therapy bagi pekerja tersebut dan dapat sadar untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Berdasarkan pengalaman saya, tahapan-tahapan berikut harus di lalui dalam pemberian surat peringatan. Dan perlu dipahami, surat peringatan dapat diberikan tidak harus mulai dari Surat Peringatan Pertama tapi bisa langsung diberikan Surat Peringatan Ketiga tergantung tingkat kesalahan seperti yang di atur dalam PP atau PKB. Untuk kepentingan tulisan ini, kita mengasumsikan bahwa kesalahan yang dilakukan pekerja adalah bukan kesalahan berat.
  1. Perlunya ada tahapan konseling ketika pekerja melakukan kesalahan. Pastikan sesi konseling itu dilakukan secara tercatat minutes meetingnya. Perlu di highlight secara jelas tentang kesalahan pekerja dan sampaikan ekspektasi perbaikan dari manajemen.  Pastikan pekerja tersebut memahami dan menyetujui ekspektasi dari manajemen dengan menandatangani minutes meeting tersebut. Dalam tahap ini sangat direkomendasi untuk melibatkan atasan langsung dan perwakilan Serikat pekerja kalau pekerja yang bersangkutan adalah anggota Serikat pekerja.
  2. Apabila pekerja tersebut tetap tidak dapat memperbaiki dirinya, maka dapat dikeluarkan Surat Peringatan Pertama. Dan kalau memang tetap tidak ada perbaikan dalam masa 6 bulan, maka dapat diberikan Surat Peringatan Kedua dan ketiga. Dalam tahap ini pastikan kita memiliki bukti-bukti yang kuat dan setiap sesi pemberian surat peringatan ada minutes meeting yang ditanda-tangani oleh pihak yang hadir.
  3. Apabila setelah Surat Peringatan Ketiga, pekerja yang bersangkutan tetap tidak memperbaiki diri, maka proses berikutnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pastikan sebelum melakukan PHK sudah melakukan konsultasi dengan pihak Serikat pekerja dan Disnaker setempat dengan menunjukkan bukti-bukti tentang kesalahan dan minutes meeting.
Apabila tahapan di atas dapat dijalankan dengan baik, maka perusahaan bisa dikatakan telah menjalankan kewajibannya dalam menegakkan disiplin kepada karyawannya secara transparan dan profesional di satu sisi, tetapi disisi lain juga tidak mengesampingkan hak-hak karyawan untuk dapat memperbaiki diri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s